Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia untuk Mendorong Pembiayaan Inklusif

"Susah kalau usaha kecil begini, pengin ngajuin pinjaman ke bank buat nambah modal, cuma bisa mimpi! Bisanya hanya muterin duit yang ada saja. Syukur-syukur pelanggan lancar pembayarannya. Kalau seret ya, mesti hati-hati banget. Bisa bertahan saja sudah luar biasa!"

"Oh gitu. Memangnya kapan kamu ngajuin pinjaman ke bank? Terus sudah ikutan program-program pembinaan gitu belum? Dipermudah lho sekarang persyaratan peminjaman modal usaha. Juga ada aneka pendampingan UMKM-nya."

"Duluuu! Pernah coba  nanya-nanya, pas usaha sudah mulai ramai terus butuh dukungan. Sekitar 3 tahunan yang lalu, sebelum pandemi. Waktu aku mutusin resign dari kantor dan fokus ke usaha ini."

"Oalah, coba lagi deh sekarang. Makin banyak kebijakan yang mendukung UMKM kok. Jadi bisa terbantu nanti. Kemungkinan bisa dapat pinjaman modal usaha juga pelatihan dan pendampingan buat kemajuannya!"

"Serius?"

"Iyalaaah. Sekarang banyak kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang merangkul semua, terutama UMKM. Ayo, coba cari informasinya!"

"Makro apa...?"

"Makroprudensial, itu lho kebijakan Bank Indonesia buat mencegah instabilitas sistem keuangan yang bisa berdampak sistemik serta mendorong perekonomian. Sederhananya, kegiatan bank untuk ngumpulin dana dari masyarakat terus menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Jadi kebijakan terkait masalah kamu itu."

"Haduh, enggak ngerti aku. Tapi, iya deh...nanti aku coba ke bank lagi!"

"Iya, coba aja, lain kali kita cerita lagi untuk lengkapnya. Semangat ya!"

Tentang Kebijakan Makroprudensial yang Belum (Banyak) Dikenal

Curhatan seorang teman yang memiliki usaha yang memproduksi aneka manekin (boneka untuk peraga pakaian jadi di toko) - dan produk fiberglass lainnya, membuat terhenyak saya. Betapa informasi yang kini sedemikan masif tersebar belum juga dipahami dengan benar.

Teman tadi, sebelum pandemi melayani pembelian baik offline maupun online. Pembelian langsung ke toko memang berkurang akibat pemberlakuan PSBB/PPKM yang membuat toko fisiknya mesti ditutup/dibuka sesuai aturan, dan akhirnya tutup permanen. Syukurnya, penjualan online masih berjalan meski itu juga pas-pasan karena beberapa keterbatasan.

Sebelumnya, ia memutuskan keluar dari pekerjaan tetap dan fokus ke UMKM yang dimodalinya sendiri, dikarenakan usaha rintisan ini diprediksi menjanjikan di kemudian hari. Siapa sangka, usaha yang punya 8 tenaga kerja itu sedang tumbuh, pandemi nyaris membuatnya runtuh. 

Sementara ia belum membekali diri dengan pengetahuan baik teknis maupun non-teknis hingga bahkan kebijakan pemerintah terkait masalahnya pun tak diketahuinya.

Entahlah, apakah kebijakannya yang kurang disosialisasikan atau individunya yang kecakapan literasi digitalnya rendah! Ya sudahlah, daripada saling menyalahkan, lebih baik semua memperbaiki diri. Sosialisasi kebijakan mesti ditingkatkan, demikian juga kecakapan literasi digital harus dikuatkan. Gitu aja, yekan?

Saya saja, tahu istilah seperti makroprudensial juga bukan dari jurnal atau buku-buku ekonomi yang tebal! Tapi dari media sosial terutama akun Bank Indonesia. Jadi berimbang, enggak cuma ngikuti akun gosip atau selebriti saja tapi juga akun yang nambah ilmu, biar tahu gitu. 

Jadi misalnya, kalau ada yang punya masalah terkait keuangan, seperti ada yang pinjam uang, saya kasih mereka pemahaman. Biar saja dikata sok pintar, wong memang yang saya sampaikan benar! Kwkw

Dirimu juga begitu ya, Bestie, jangan seperti teman saya tadi. Yang punya akses internet sehingga dunia dalam genggamannya tapi enggak mau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk kebijakan makroprudensial menyoal pembiayaan UMKM saja, sebagai pelaku usaha dia enggak ngeh itu apa. 

Etapiii, kamu sendiri sudah tahu belum apa kebijakan makroprudensial itu?

Jadi gini, ada 3 pilar kebijakan Bank Indonesia (BI) yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yakni: kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran.

Jika makroprudensial itu diibaratkan sebagai hutan dengan berbagai ekosistem di dalamnya di mana perlu dijaga agar sustanaible/berkelanjutan, maka mikroprudensial adalah sebuah pohon yang ada di hutan tersebut. 

Jadi, makroprudensial  berfokus pada upaya menjaga sistem keuangan secara keseluruhan dan bukan hanya individu lembaga keuangan. Sedangkan mikroprudensial fokusnya pada kesehatan individu lembaga keuangan.

FYI, kebijakan makroprudensial ini juga punya 3 pilar ya, Genks, yaitu: 

• Intermediasi yang Seimbang: Menjaga agar pertumbuhan kredit tidak eksesif dan memadai untuk pertumbuhan ekonomi
• Ketahanan Sistem Keuangan: Menjaga agar secara struktural sistem keuangan kuat menghadapi shock
• Inklusi Keuangan: Mendorong sistem keuangan yang inklusif

Nah, terkait kebijakan makroprudensial ini, BI dan juga otoritas lainnya enggak bekerja sendiri. Butuh KOORDINASI antar otoritas keuangan, untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) ini. 

SSK merupakan mandat/tanggung jawab bersama bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Semua memiliki peran masing-masing dalam menjaga dan memelihara SSK.

Siapa saja mereka?

Kementerian Keuangan → Kebijakan Fiskal

Bank Indonesia (BI) → Kebijakan Moneter, Kebijakan Makroprudensial, Kebijakan Sistem Pembayaran

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) → Kebijakan Mikroprudensial

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) → Penjaminan Simpanan, Resolusi Bank

Laluuuu, SSK itu apa?

SSK adalah sistem keuangan yang mampu bertahan terhadap shocks/gejolak sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya secara efektif untuk berkontribusi pada pertumbuhan nasional.

Oia, shocks/gejolak ini enggak terkait permasalahan ekonomi saja yaaa, tapi juga karena penyebab lainnya seperti mendadak terjadi pandemi, juga berantemnya Rusia-Ukraina yang akan memengaruhi sistem keuangan negara.

Itulah sebabnya diperlukan aneka kebijakan, termasuk kebijakan makroprudensial yang berperan penting, mengingat saat krisis keuangan global di 2007-2008 kebijakan moneter dan kebijakan mikroprudensial tidak cukup dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Sehingga perlu ada kebijakan makroprudensial yang akan menjaga sistem keuangan secara keseluruhan. 

Jadi kebijakan makroprudensial itu yang mengerem sesuatu yang berlebihan dan mengembalikan kondisi dari tertekan ke sustainable.

Kaitan Kebijakan Makroprudensial dengan Pembiayaan UMKM

Gimana, Guys...sejauh ini semoga paham ya apa itu makroprudensial? Itulah kenapa saya kekeuh minta teman saya mencari informasi terkait masalah UMKM yang dihadapinya.

Karena, sebenarnya ada kebijakan rasio UMKM yakni bank harus mengucurkan kredit sebesar 20%. Seperti di negara lain yang lini UMKM-nya didukung sekali, target Indonesia di tahun 2024 rasio ini meningkat ke angka 30%. 

Apalagi yang terbaru telah ada Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) di mana BI mendukung upaya Pemerintah mewujudkan peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dan perorangan berpenghasilan rendah. 

Yang mana untuk mendorong kontribusi bank secara optimal dalam pemenuhan RPIM maka ketentuan ini mempertimbangkan keahlian dan model bisnis bank dalam pembiayaan inklusif yang berbeda-beda.

Jadi Bank Umum bisa memberikan:

1. Pembiayaan Langsung dari Rantai Pasok

✔ Pembiayaan kepada UMKM

✔ Pembiayaan kepada Kelompok/Klaster/Korporasi UMKM

✔ Pembiayaan kepada Badan Usaha (Non-UMKM), Non-Lembaga Keuangan (Suplier, Distributor, Partner, Plasma, Developer, Financing)

✔ Pembiayaan Inklusif pada Perorangan Berpenghasilan Rendah (termasuk kredit KPR untuk RS/RSS)

2. Pembiayaan melalui LJK/BLU/Badan Usaha

✔ Pembiayaan melalui Bank Perkreditan Rakat (BPR/BPRS)

✔ Pembiayaan melalui Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (antara lain: Fintech, Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, Askrindo)

✔ Kerjasama Pendanaan dengan Badan Layanan Usaha (antara lain: Pusat Investasi Pemerintah/PIP)

✔ Kerjasama Pendanaan dengan Badan Usaha (antara lain: koperasi dengan izin usah simpan pinjam)

3. Pembelian Surat Berharga Pembiayaan Inklusif

✔ SBPI dengan penggunaan inklusif
✔ SBPI dengan Agunan/Underlying Inklusif

Nah, dengan adanya aneka pilihan pembiayaan yang bisa disesuaikan dengan model bank, maka diharapkan UMKM dan perorangan akan bisa dibiayai oleh bank! Tuh, keren kan?

Oia, apalagi dukungan dan apresiasi BI kepada bank yang mendukung pembiayaan ini juga ada lho, Bestie..yakni:

Bantuan Teknis: penelitian, pelatihan, penyediaan informasi, fasilitas dan atau kegiatan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia 

Penghargaan: kepada Bank yang memenuhi kriteria tertentu dalam pemberian pembiayaan inklusif

See, bahkan Bank yang berkontribusi dapat insentif juga nih, yakni: 

• Bagi bank yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada 38 Sektor Prioritas dan Mencapai nilai rata-rata pertumbuhan Kredit/Pembiayaan kepada sektor prioritas paling sedikit 1% (satu persen)
• Bagi bank yang mencapai target RPIM

Kebijakan Makroprudensial Mendorong Pembiayaan Inklusif

Well, krisis ekonomi karena pandemi Covid-19 ini adalah tantangan besar bagi semua, termasuk pelaku usaha, yang memang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasalnya, sumber krisis bersifat dinamis, berupa virus yang terus bergerak, menyebar, dan bermutasi, tanpa bisa dikontrol. 

Belum lagi faktor mobilitas dan pergerakan manusia yang menjadikan upaya untuk membendung virus menjadi sangat menantang. 

Pengambil kebijakan dan banyak kalangan serasa sedang berdiri di atas fondasi yang terus bergerak, sambil dituntut untuk segera menanggapi situasi agar tidak menjadi-jadi. Ya, Covid-19 telah mengubah banyak hal, yang suka atau tidak mesti dihadapi dan dicarikan solusi.

Begitu juga Bank Indonesia yang terus menggulirkan kebijakan demi terciptanya kondisi stabilitas sistem keuangan.

Yang terbaru, BI menyempurnakan ketentuan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas PBI No. 23/13/PBI/2021. Ketentuan ini berlaku efektif pada tanggal 24 Februari 2022 dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Penyempurnaan ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Januari 2022 dalam memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif tahun 2022 untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

Adapun substansi penyempurnaan pengaturan dalam PBI ini antara lain meliputi:

1. Penyesuaian mengenai kewajiban pemenuhan RPIM oleh bank dan penetapan target RPIM oleh bank berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dituangkan dalam rencana bisnis bank.
2. Penambahan cakupan Pembiayaan Inklusif yang diberikan oleh bank dalam melakukan pemenuhan RPIM.
3. Penyesuaian mengenai pelaporan dan publikasi.
4. Kewajiban pemenuhan Giro RPIM.
5. Penyesuaian penetapan sanksi bagi bank yang tidak melakukan pemenuhan RPIM dan pemenuhan Giro RPIM.

Tujuannya apa?

Tentunya untuk mendukung upaya bersama pemerintah mewujudkan peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) serta mendorong kontribusi bank secara optimal dalam pemenuhan RPIM. 

Setiap bank wajib berkontribusi dalam pemenuhan RPIM sesuai keahlian dan model bisnis masing-masing bank dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Wah....tentunya ini bakal membantu UMKM yang memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. 

Memang UMKM dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Sayangnya, pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya dari sisi akses keuangan. 

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan UMKM untuk menghasilkan laporan keuangan yang menjadi alat utama lembaga keuangan menilai kelayakan kredit. 

Nah, sebagai respon atas kondisi tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral berupaya untuk memberikan kontribusi yang terbaik melalui kebijakan pengembangan UMKM dalam meningkatkan akses keuangan. Selain itu, pengembangan UMKM BI bertujuan pula untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial SDM serta inovasi dari UMKM itu sendiri.

Kalau sudah seperti ini harusnya teman saya dan pelaku UMKM lainnya akan punya jawaban atas masalah pembiayaan atau pengembangan usaha mereka. Enggak ada lagi drama dan nyalahin pengambil kebijakan, yang dibilang enggak ada bantuan, enggak peka pada pengusaha kecil, dan lainnya.

Pengambil kebijakan mesti terus mengedukasi dan mensosialisasikan apapun kebijakan yang digulirkan lewat berbagai akses yang bisa menyentuh masyarakat luas. 

Sementara pelaku UMKM juga tidak boleh hanya diam berpangku tangan, terus upgrade diri agar lebih maju lagi. Pun selalu mencari tahu apa yang bisa dilakukan agar usaha terus berkembang, misalnya dengan bergabung ke komunitas wirausaha, menjadi anggota di organisasi UMKM binaan instansi dan membuka seluas-luasnya akses informasi. 

Percaya, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pembiayaan inklusif ini akan membawa dampak positif. Karena enggak hanya kalangan tertentu saja yang bisa terbantu, tapi semua akan mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk teman saya.

Bagaimana denganmu? Setujukah dengan pendapat itu?💖

Salam Semangat

Dian Restu Agustina

Alhamdulillah, artikel ini menjadi 𝐉𝐮𝐚𝐫𝐚 𝟐 𝐋𝐨𝐦𝐛𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐮𝐥𝐢𝐬𝐚𝐧 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐤𝐞𝐥 "𝐁𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐚𝐤𝐫𝐨𝐩𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐬𝐢𝐚𝐥" 𝐊𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢 𝐔𝐦𝐮𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐  

yang diselenggarakan oleh Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia.

Ini adalah lomba penulisan artikel yang mana tulisan dikirimkan ke penyelenggara -

bukan ditulis di blog (bukan lomba blog)